Haedar Nashir Tekankan Aktualisasi Nilai Pancasila untuk Pembangunan Bangsa

TVMU.TV - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara sudah seharusnya menjadi filter sekaligus pedoman agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan.

Ia menilai penting untuk menekankan komitmen aktualisasi kelima sila yang ada di Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara nyata. Menurutnya, Dasar Negara harus menjadi pondasi bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara secara struktural.

"Artinya betul-betul dijadikan nilai penting yang menjiwai dan sekaligus pemikiran mendasar dalam kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan bernegara," ujar dalam keterangannya saat peringatan hari lahir Pancasila seperti dikutip tvMu, Sabtu (1/6).

Sesuai nilai Pancasila sila pertama, Haedar menyebutkan bangsa Indonesia harus benar-benar menjalani kehidupan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bernegara pun, harus mengindahkan nilai atau ajaran agama, karena dalam pasal 29 UUD 1945 agama diakui keberadaannya oleh konstitusi, bahkan menurut Soekarno Negara Indonesia itu sendiri harus bertuhan.

"Indonesia bukan negara agama, tetapi jangan menjadi negara sekuler yang menjauhi, menegasikan, dan memusuhi agama. Para penyelenggara dan pejabat negara wajib beragama dan menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya," jelas.

Dia juga menyoroti para pemimpin dalam mengurus negara harus takut kepada Tuhan dengan tidak korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan dalam bentuk apapun, serta tidak sekehendaknya dalam mengurus negara dan berbangsa.

"Negara dan pejabat maupun elite negeri harus bersendikan pada nilai kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan, keadilan,dan keadaban mesti dijunjung tinggi, ditegakkan, serta dipraktikkan dalam berbangsa dan bernegara," sebut Haedar.

Haedar melanjutkan sila ketiga, Persatuan Indonesia juga harus diwujudkan dalam kehidupan nyata berbangsa bernegara dan jangan jadi slogan semata. Baginya, aktualisasi persatuan jangan hanya ketika sejalan dan mendukung kepentingan serta golongan sendiri, menyangkut urusan dan kepentingan sendiri, keluarga sendiri, kelompok sendiri, partai sendiri kemudian mengorbankan pihak lain sesama komponen bangsa.

Lalu, lanjut Haedar, sila keempat juga sama pentingnya dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam berpolitik dan berdemokrasi.

"Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lenih telantar karena pihak yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, dan akses dalam bernegara makin menguasai Indonesia, sementara mayoritas rakyat yang lemah makin terlemahkan. Kesenjangan sosial dan kemiskinan masih menjadi realitas di negeri ini. Sementara oligarki politik dan oligarki ekonomi makin menjerat kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di Republik ini," terangnya.

Dikatakan Haedar, berbagai slogan, retorika, dan jargon menawan tentang Pancasila juga akan kehilangan sukma jika tidak disertai komitmen sistem dan manusianya untuk mewujudkan kelima sila Pancasila dalam berbangsa-bernegara.

Maka dari itu, Haedar mengajak untuk menjadikan Pancasila terwujud nyata dalam berindonesia, yakni, Berketunanan Yang Maha Esa, Berperikemanusiaan yang adil dan beradab, Berpersatuan Indonesia, Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Seluruh pejabat di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan institusi pemerintahan maupun komponen bangsa lainnya wajib hukumnya ber-Pancasila dalam kehidupan nyata. Itulah Pancasila kata kerja, bukan Pancasila kata benda. Pancasila yang akan menjadikan Indonesia jaya menuju cita-cita yang ditorehkan para pendiri negara!," pungkasnya.

Saksikan Dialektika 'Siapa Cawe-cawe RUU Penyiaran'